Namun jika anda sibuk dan tidak sempat menyaksikan film dokumenter tersebut, anda bisa membaca rangkuman dari cerita film dokumenter tersebut. Berikut di bawah ini merupakan rangkuman berbagai kecurangan pelaksanaan pemilu 2024 yang berhasil diungkap dalam film dokumneter tersebut.
1. Analisa gabungan suara di Pulau Sumatera pada pemilu 2014 dan 2019 untuk Jokowi dan Prabowo yang diprediksi sangat menguntungkan koalisi keduanya pada pemilu 2024 nanti.
2. Pemekaran Papua dari 2 provinsi menjadi 6 provinsi dan langsung dilibatkannya provinsi baru tersebut dalam pemilu 2024, yang analisa suaranya akan mengarah pada paslon 02.
3. Penunjukkan 20 Pejabat Gubernur di seluruh Indonesia yang dipilih langsung oleh Presiden dan adanya bukti pengarahan untuk mendukung salah satu paslon.
4. Kelompok Desa Bersatu menggelar acara deklarasi untuk mendukung paslon 02 dengan potensi kecurangan keterlibatan Kepala Desa yang meliputi data pemilih, penggunaan dana desa, data penerima bansos dan wewenang alokasi bansos.
5. Ketidaknetralan beberapa Menteri yang masih menjabat namun tergabung dalam tim kampanye pemenangan paslon dan tidak mengajukan cuti, serta beberapa Menteri yang tidak tergabung dalam tim kampanye namun terang-terangan menunjukkan keberpihakan pada salah satu paslon.
6. Ketidaknetralan Presiden yang bertemu langsung dengan pemimpin partai pendukung paslon 02 dan capres 02 dalam kondisi tidak sedang cuti bahkan menyatakan langsung di depan media.
7. Penyelewengan bansos yang digunakan sebagai alat politik dan kampanye, bahkan anggaran dana bansos 2024 lebih besar daripada dana bansos pada masa pandemi covid-19.
8. Adanya partai kecil pecahan partai besar yang diloloskan oleh KPU untuk mengikuti pemilu 2024 meskipun tidak memenuhi syarat, yaitu partai Gelora Indonesia (pecahan PKS) dan partai Kebangkitan Nusantara (pecahan partai Demokrat), dengan adanya indikasi manipulasi data yang salah satunya disajikan dengan bukti rekaman KPUD Minahasa Utara.
9. Kronologi lengkap MK meloloskan Gibran sebagai cawapres 02 yang dirunut dari bulan Mei hingga Oktober 2023, yang mana 3 dari 9 hakim MK menyetujui seseorang di bawah umur 40 tahun tidak boleh menjadi capres/cawapres kecuali pernah/sedang menjabat sebagai kepala daerah minimal walikota, sedang 2 hakim MK concurring dengan makna setuju namun minimal gubernur dan 4 hakim MK menolak.
Demikian rangkuman isi cerita film dokumneter "DIRTY VOTE" yang lagi viral dan sangat menodai pesta demokrasi 5 tahun sekali yang menhabiskan anggaran yang cukup besar ini, sehingga sangat mubazir sekali kalau pesta demokrasi tersebut hanya menghasilkan pepesan kosong karena ulah segelintir orang yang mabuk kekuasaan (sumber: jawapos.com).
